BANDARLAMPUNG– Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat yang dipimpin oleh Bupati Dedi Irawan bersama Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Barat, Tedi Zadmiko, S.K.M., S.H., M.M., turut serta dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Penguatan Sinergi dan Kolaborasi Pemberantasan Korupsi Pemerintah Daerah di Wilayah Lampung, yang berlangsung di Balai Keratun, Kompleks Kantor Gubernur Lampung, pada Rabu, 5 November 2025.
Kegiatan ini dihadiri oleh berbagai pejabat penting, termasuk Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia, Setyo Budiyanto, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal, Wakil Gubernur Lampung, Kapolda Lampung, Pangdam XXI/Raden Intan, Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung, serta para Bupati/Walikota, Sekretaris Daerah, dan Inspektur se-Provinsi Lampung.
Dalam sambutannya, Setyo Budiyanto menegaskan bahwa pemberantasan korupsi harus dilakukan dengan pendekatan yang menyeluruh, meliputi pendidikan, pencegahan, dan penindakan. Ia menyatakan bahwa kolaborasi antar sektor, termasuk lembaga vertikal dan kepala daerah, sangat penting untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan transparan.
“Pemberantasan korupsi harus dilakukan secara bersamaan. Tidak bisa hanya mengandalkan penindakan tanpa memperkuat pendidikan dan pencegahan. Semua pihak harus bersatu dalam semangat sinergi,” ujar Setyo Budiyanto.
Ia juga menyampaikan keprihatinannya atas Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia yang masih rendah, yakni pada angka 37 dari 100, yang menunjukkan adanya perilaku koruptif dalam sektor pelayanan publik, pengelolaan keuangan, dan perizinan.
Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, dalam arahannya, mengajak seluruh kepala daerah untuk lebih memperkuat transparansi, sinergi antar lembaga, serta budaya integritas dalam pemerintahan daerah. Ia menyebut penguatan tata kelola pemerintahan daerah adalah kunci untuk mencegah praktik korupsi.
“Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan berbasis integritas adalah langkah awal untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih. Mari kita teruskan upaya pemberantasan korupsi dengan sinergi yang kuat antar semua elemen pemerintahan,” jelas Gubernur Lampung.
Setelah sesi utama, Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Barat, Tedi Zadmiko beserta rombongan melanjutkan ke sesi kedua Rakor Pemberantasan Korupsi yang membahas penguatan sistem pengawasan dan pencegahan korupsi dalam sektor pengadaan barang dan jasa. Dalam sesi ini, Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah II KPK menyampaikan pentingnya penguatan pengawasan di sektor ini untuk mencegah potensi penyimpangan.
Kepala BPKP Provinsi Lampung juga menekankan pentingnya penerapan prinsip value for money dalam pengadaan barang dan jasa, yang tidak hanya mengutamakan harga murah, tetapi juga kualitas dan keberlanjutan hasil pembangunan.
“Pengadaan barang dan jasa harus efektif dan efisien. Hal ini hanya bisa tercapai jika kita memperkuat sistem pengendalian internal dan kapasitas aparat,” kata Kepala BPKP.
Kegiatan ini diharapkan menjadi momentum penting bagi seluruh Sekretaris Daerah se-Provinsi Lampung untuk memperkuat kolaborasi antar lembaga dalam mencegah korupsi dan meningkatkan sistem pemerintahan yang lebih transparan. Pemkab Pesisir Barat menegaskan komitmennya untuk mendukung penuh upaya KPK dan BPKP dalam mewujudkan good governance di seluruh wilayah Lampung.
Melalui partisipasi aktif dalam kegiatan ini, Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat menunjukkan komitmennya untuk mendorong terciptanya pemerintahan yang profesional, efisien, dan bebas dari praktik korupsi, serta berkontribusi dalam menciptakan masyarakat yang lebih adil dan sejahtera. (cal )
Editor : Erina
Tidak ada komentar:
Posting Komentar