PESISIR BARAT-- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pesisir Barat (Pesibar) terus menunjukkan komitmennya terhadap pembangunan berkelanjutan. Dalam rangka penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) untuk periode 2025–2045.
Wakil Bupati Pesisir Barat, Irawan Topani, S.H., M.Kn., membuka secara resmi kegiatan Forum Konsultasi Publik (FKP) II Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang digelar di Aula Hotel Sartika, Pekon Seray, Kecamatan Pesisir Tengah, pada Selasa (4/11/2025). Kegiatan ini bertujuan untuk menyusun rencana tata ruang yang sejalan dengan kelestarian lingkungan dan kebutuhan pembangunan daerah.
Forum ini dihadiri oleh sejumlah pejabat penting, di antaranya Plt. Kepala Bappelitbangda, Dr. Drs. Gunawan, M.Si., Plt. Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Rochmad, S.Sos., M.M., serta narasumber Sandra Emon Tambunan, S.P., bersama seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan kecamatan di Kabupaten Pesisir Barat.
Dalam sambutannya, Wakil Bupati Irawan Topani menekankan bahwa pembangunan di Pesisir Barat harus seimbang antara pertumbuhan ekonomi dan kelestarian lingkungan. Ia mengatakan bahwa meskipun selama ini pembangunan di Pesisir Barat telah menunjukkan hasil positif, namun pembangunan tersebut tidak hanya berfokus pada aspek ekonomi saja.
“Kami berkomitmen untuk memastikan pembangunan tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperhatikan keseimbangan sosial dan kelestarian lingkungan agar dapat dinikmati oleh generasi mendatang,” ujar Irawan Topani.
Pembangunan yang dilaksanakan harus mengatasi isu-isu lingkungan yang semakin mendesak, seperti perubahan tata guna lahan, pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA), dan kerentanan wilayah pesisir terhadap dampak perubahan iklim. Wakil Bupati mengingatkan bahwa keberlanjutan pembangunan sangat bergantung pada pemahaman dan pengelolaan lingkungan yang tepat.
Wakil Bupati juga menjelaskan bahwa Pemkab Pesibar serius dalam mengimplementasikan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sebagai bagian dari penyusunan RTRW. “Penyusunan RTRW 2025–2045 kami lengkapi dengan KLHS sebagai wujud komitmen terhadap pelestarian lingkungan, sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Permen-LHK) Nomor 13 Tahun 2024,” tambahnya.
Menurut Irawan, tujuan utama dari KLHS ini adalah untuk memastikan bahwa setiap kebijakan, rencana, dan program pembangunan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan. “Melalui FKP II ini, kami ingin mendapatkan masukan dari berbagai pemangku kepentingan mengenai kebijakan, rekomendasi, dan strategi pengelolaan lingkungan yang akan menjadi dasar dalam penyusunan Rancangan Awal (Ranwal) RTRW Pesibar,” ungkapnya.
Wakil Bupati berharap seluruh peserta dapat berperan aktif dalam memberikan saran, masukan, dan data yang diperlukan untuk penyempurnaan dokumen KLHS RTRW. “Kolaborasi dan kontribusi dari berbagai pihak sangat penting agar dokumen KLHS ini dapat mencerminkan kepentingan bersama, yaitu antara pembangunan dan pelestarian lingkungan,” ujarnya
.Forum ini diharapkan dapat menghasilkan kesepakatan mengenai arah kebijakan dan rekomendasi untuk penyusunan laporan akhir KLHS RTRW Pesibar. Dengan demikian, pembangunan di Kabupaten Pesisir Barat dapat berlangsung dengan aman, nyaman, dan berkelanjutan, memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat dan menjaga kelestarian alam.
Melalui Forum Konsultasi Publik II ini, Pemkab Pesisir Barat berharap dapat menggali lebih banyak masukan yang akan memperkuat arah kebijakan pembangunan yang berbasis pada kelestarian lingkungan. Dengan dukungan penuh dari seluruh pemangku kepentingan, RTRW Pesisir Barat 2025-2045 diharapkan dapat menjadi pedoman yang memastikan kesejahteraan masyarakat dan pelestarian lingkungan tetap sejalan.
Kegiatan ini tidak hanya penting bagi penyusunan RTRW, tetapi juga sebagai langkah konkret dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang menjadi prioritas Pemkab Pesibar untuk kedepannya. (cal)
Editor : Erina
Tidak ada komentar:
Posting Komentar